\documentclass[10pt]{article}

\usepackage{fullpage}
\usepackage{setspace}
\usepackage{parskip}
\usepackage{titlesec}
\usepackage[section]{placeins}
\usepackage{xcolor}
\usepackage{breakcites}
\usepackage{lineno}
\usepackage{hyphenat}





\PassOptionsToPackage{hyphens}{url}
\usepackage[colorlinks = true,
            linkcolor = blue,
            urlcolor  = blue,
            citecolor = blue,
            anchorcolor = blue]{hyperref}
\usepackage{etoolbox}
\makeatletter
\patchcmd\@combinedblfloats{\box\@outputbox}{\unvbox\@outputbox}{}{%
  \errmessage{\noexpand\@combinedblfloats could not be patched}%
}%
\makeatother


\usepackage[natbibapa]{apacite}




\renewenvironment{abstract}
  {{\bfseries\noindent{\abstractname}\par\nobreak}\footnotesize}
  {\bigskip}

\titlespacing{\section}{0pt}{*3}{*1}
\titlespacing{\subsection}{0pt}{*2}{*0.5}
\titlespacing{\subsubsection}{0pt}{*1.5}{0pt}


\usepackage{authblk}


\usepackage{graphicx}
\usepackage[space]{grffile}
\usepackage{latexsym}
\usepackage{textcomp}
\usepackage{longtable}
\usepackage{tabulary}
\usepackage{booktabs,array,multirow}
\usepackage{amsfonts,amsmath,amssymb}
\providecommand\citet{\cite}
\providecommand\citep{\cite}
\providecommand\citealt{\cite}
% You can conditionalize code for latexml or normal latex using this.
\newif\iflatexml\latexmlfalse
\providecommand{\tightlist}{\setlength{\itemsep}{0pt}\setlength{\parskip}{0pt}}%

\AtBeginDocument{\DeclareGraphicsExtensions{.pdf,.PDF,.eps,.EPS,.png,.PNG,.tif,.TIF,.jpg,.JPG,.jpeg,.JPEG}}

\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[english]{babel}










\begin{document}

\title{Part 2 - Beban ganda pengelolaan air tanah di Indonesia}



\author[1]{Dasapta Erwin Irawan}%
\affil[1]{Institut Teknologi Bandung}%


\vspace{-1em}



  
  \date{May 25, 2024}


\begingroup
\let\center\flushleft
\let\endcenter\endflushleft
\maketitle
\endgroup








\sloppy


\section*{Pendahuluan}\label{pendahuluan}

Kemarin saya menulis blog post berjudul
\href{https://derwinirawan.wordpress.com/2017/03/04/beban-ganda-double-burden-regulasi-air-tanah-di-indonesia/}{Beban
ganda (double burden) regulasi air tanah di~Indonesia}. Blog post
tersebut adalah intro dari makalah saya dan beberapa orang rekan dengan
judul yang sama. Makalah tersebut telah kami kirimkan ke
\href{http://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JISH}{Jurnal Ilmu Sosial
dan Humaniora}.
\href{https://medium.com/@dasaptaerwin/preprint-bukan-duplikasi-apalagi-plagiarisme-587c4c5ba935\#.or5v18dvn}{Preprint}
kami unggah juga ke server Zenodo
(\href{http://doi.org/10.5281/zenodo.345418}{tautan}).~

Beberapa komentar telah kami dapatkan di laman Facebook. Beberapa yang
paling sering muncul adalah:

\begin{enumerate}
\tightlist
\item
  Tapi yang pasti akan sangat berguna utk pengelolaan air tanah di
  Indonesia\textbf{. Benangnya sekarang betul sekali masih kusut}.
  Kemajuannya adalah masing stakeholder mulai memegang benang kusut,
  masih jauh membentangkan. Terimakasih banyak sekali artikel tsb.
\item
  Bagaimana bisa daerah menerbitkan \textbf{perda terkait objek yang
  sudah tidak menjadi kewenangannya}?~
\item
  Kalau diakui bahwa Cekungan Air Tanah (CAT) ~tidak mengikuti
  batas-batas administratif, mendorong kab/kota untuk menerbitkan aturan
  sendiri-sendiri bisa jadi bumerang untuk konservasi air tanah,
  \textbf{bagaimana kalau tidak sinkron}?~
\item
  Asumsi bahwa `Kab/kota memiliki infrastruktur air tanah yang lebih
  lengkap' tidak~didukung data yang kuat (mungkin iya di Bandung,
  \textbf{tapi tidak di semua kab/kota}). Kenyataannya, banyak dinas
  teknis kabkot tidak tahu berapa persis izin yang ada, karena yang
  pegang Dispenda (karena~urusan pajak), boro-boro punya
  infrastruktur~pengendalian.~
\end{enumerate}

Akan saya jawab satu-satu.

\par\null

\section*{Komponen yang diusulkan untuk dilakukan
kab/kota}\label{komponen-yang-diusulkan-untuk-dilakukan-kabkota}

Kalau makalah kami dibaca, maka anda akan paham bahwa komponen yang kami
usulkan untuk dibagi perannya adalah komponen \textbf{konservasi} dan
\textbf{pemberdayaan}. Komponen konservasi akan berisi berbagai upaya
yang dapat dilakukan kab/kota untuk dapat menjaga indikator
keberlanjutan sumber daya air, misal untuk air tanah: posisi muka air
tanah dan kualitas air tanah. Untuk itu kab/kota akan menggunakan data
pengguna air yang selama ini telah mereka miliki, berapa pengambilan air
tanahnya masing-masing, dan bagaimana posisi muka air tanahnya.~

\par\null

Untuk komponen pemberdayaan, kami mengusulkannya karena ini penting,
para pemangku kepentingan harus sadar bahwa masing-masing memiliki peran
dalam menjaga kesinambungan pengelolaan air (khususnya air tanah).
Semua, tidak terkecuali. Untuk itu kab/kota secara kontinyu dapat
menyelenggarakan acara-acara \emph{capacity building} yang diikuti oleh
pemangku kepentingan. Pesan penting yang harus disampaikan adalah:

\begin{enumerate}
\tightlist
\item
  Pihak pemerintahan: Bahwa sumber daya air adalah masalah bersama.
  Siapun yang akan menangani silahkan, yang \textbf{penting jangan tidak
  diurus}. ~
\item
  Pihak industri: \textbf{Bahwa urusan air dan air tanah tidak berhenti
  saat mereka telah membayar pajak air. ~}
\item
  Pihak masyarakat: Bahwa \textbf{urusan konservasi air dan air tanah,
  khusus air tanah tak tertekan adalah juga urusan mereka}. Bagaimana
  menghemat air dan melakukan \emph{recycle} air adalah tugas mereka.
  Tidak cukup dengan membuat sumur resapan yang sembarang atau lubang
  biopori yang mudah runtuh.~
\end{enumerate}

\section*{Masalah kewenangan}\label{masalah-kewenangan}

Kembali lagi, dalam makalah kami tekankan bahwa kewenangan pengelolaan
air tanah adalah sudah menjadi kewenangan provinsi. Tapi apa sudah ada
provinsi yang menyambut kewenangan tersebut dengan update regulasi di
tingkat provinsi. ~Ada setidaknya contoh dua provinsi yang membuat Perda
tentang Pengelolaan Air pada tahun 2014 dan 2015. Masalahnya substansi
dalam perda masih merujuk UU No. 7/2004 dan PP No. 43/2008 (Contoh
\href{https://www.google.com/url?sa=t\&rct=j\&q=\&esrc=s\&source=web\&cd=2\&ved=0ahUKEwinvcadzb_SAhXJupQKHWGMD9AQFgghMAE\&url=http\%3A\%2F\%2Fwww.dprd-lampungprov.go.id\%2Fdprd\%2Fperaturan-daerah-2\%2Fcategory\%2F5-tahun-2014\%3Fdownload\%3D68\%3Aperaturan-daerah-no-29\%26start\%3D20\&usg=AFQjCNFqWdMfz3d0hJ9EdYJTqoI0pfTJMw\&sig2=yIVt7eAlsknuMuGhThQS_g\&bvm=bv.148747831,d.dGo\&cad=rja}{Lampung}
dan
\href{http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/files/P_GORONTALO_1_2015.pdf}{Gorontalo}).~

\begin{quote}
\emph{Provinsi tidak dilarang untuk menyepakati partisipasi kab/kota
dalam kegiatan pengelolaan air tanah atau air pada umumnya.}
\end{quote}

Bila dirasa berat, karena berbagai masalah, maka provinsi tidak dilarang
untuk menyepakati partisipasi kab/kota dalam kegiatan pengelolaan air
tanah dan air pada umumnya. Bila ini terjadi, maka komponen
konservasi/pemantauan dan pemberdayaan adalah yang saya usulkan, seperti
sub bab di atas.

\par\null

Seperti telah dijelaskan di atas, karena lingkupnya adalah
konservasi/pemantauan dan pemberdayaan, maka tidak akan terlalu
tergantung lokasi. Dalam hal ini yang dimaksud adalah CAT yang terletak
di kab/kota yang berbeda tapi pada provinsi yang sama.

\par\null

Dari sisi yang lain lagi. Bila memang di masa tunggu regulasi ini,
kab/kota sudah tidak lagi memiliki kewenangan, mestinya dibolehkan
\textbf{merujuk kepada stream UU lain yang kab/kota masih memiliki
kewenangan}, misal UU Lingkungan Hidup dan UU Tata Ruang. Komponen air
ada dalam keduanya.

\section*{Masalah sinkronisasi}\label{masalah-sinkronisasi}

Sinkronisasi lingkup regulasi dapat dilakukan bila provinsi memegang
peran dominan untuk menggalang pola komunikasi diantara instansi
pengelola air di tingkat kab/kota (lihat sub bab ``Masalah
kewenangan''). Tapi bagaimana bila provinsi tidak proaktif.

\section*{Masalah
infrastruktur/fasilitas}\label{masalah-infrastrukturfasilitas}

Anda mungkin tidak percaya, bahwa infrastruktur/fasilitas terkait dengan
aspek konservasi dan pemantauan sangat sederhana. Kami hanya perlu alat
GPS, harganya Rp. 2 jt an, \emph{water detector}, yang harganya tidak
lebih dari 5 juta, dan alat ukur TDS (\emph{total dissolved solids})
portabel yang harganya berkisar antara Rp. 750.000 sampai Rp. 5 juta.
Bahkan kalau \emph{water detector} sulit didapat, kami biasa menggunakan
\emph{avometer}~yang dihubungkan kabel kutub positif dan negatif yang
panjang. Janganlah dipikirkan harus menginstalasi alat telemetri seharga
30 an juta per unitnya. \textbf{Cukuplah peralatan yang murah tadi}.

\par\null

\begin{quote}
\emph{Cukuplah kita dapat gunakan peralatan yang murah dalam kegiatan
hidrogeologi, tidak perlu semuanya menggunakan sistem telemetri. Yang
terpenting adalah pencatatan data dan dokumentasinya.~}
\end{quote}

\par\null

Kendala menurut saya justru bukan di fasilitas peralatan tersebut di
atas, tetapi \textbf{sumur pantau}. Bila suatu daerah memiliki beberapa
sumur pantau yang \emph{dedicated}, maka setengah masalah sudah
teratasi. Karena sumur pantau biasanya dalam, 30 - 100 m, maka muka air
tanah yang terukur merepresentasikan kondisi akuifer yang relatif dalam.
Masalah berikutnya adalah bagaimana dengan akuifer tak tertekan? atau
biasa disebut akuifer dangkal? Maka sumur penduduk dapat dijadikan obyek
pengukuran. Masalahnya saat ini sudah sangat sedikit sumur penduduk yang
masih menyisakan lubang untuk pengukuran muka air tanah. Zaman dulu,
sumur timba masih banyak, yang bisa digunakan sebagai obyek pengukuran.

\section*{Masalah SDM}\label{masalah-sdm}

Memang yang ideal ada tenaga berkualifikasi S3 hingga D3 yang terendah.
Tapi pertanyaan saya, apakah bila SDM lengkap kemudian OPD (organisasi
perangkat daerah), mampu melaksanakan semua tupoksinya sendiri, tanpa
dikerjasamakan dengan pihak ketiga.~Menurut saya SDM memang masalah yang
tidak kecil, tapi bukan syarat mati, sehingga program konservasi dan
pemantauan tidak dapat dilaksanakan.

\par\null

\begin{quote}
\emph{Menurut saya SDM memang masalah yang tidak kecil, tapi bukan
syarat mati, sehingga program konservasi dan pemantauan tidak dapat
dilaksanakan.}
\end{quote}

\par\null

Katakanlah ada staff berkualifikasi S1 dari bidang geologi akan cukup
sebagai koordinator. Ia akan memerlukan tim untuk melakukan pemantauan
di wilayahnya. Untuk hal ini saya ingin meniru Kantor Pos. Mereka mudah
sekali mendapatkan siswa SMK yang perlu program magang. Mengapa OPD
pengelola air tidak menyontoh cara itu. Toh proses pengukuran yang perlu
dilakukan bukanlah proses yang rumit.

\section*{Beberapa update regulasi}\label{beberapa-update-regulasi}

Berikut ini adalah beberapa update perangkat regulasi yang akan
diterbitkan kementerian terkait:

\begin{enumerate}
\tightlist
\item
  Rapermen zona konservasi air tanah (menunggu pembahasan terakhir).
\item
  Rapermen nilai perolehan airtanah (sudah selesai pembahasan).
\item
  Rapermen perizinan dan rektek (dalam proses telaah hukum).
\item
  Permen cekungan air tanah (sudah ditandatangani Menteri).
\item
  PP No. 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air,
  \href{https://www.google.com/url?sa=t\&rct=j\&q=\&esrc=s\&source=web\&cd=5\&ved=0ahUKEwiq2aiBor_SAhVDi7wKHVz8DP4QFgg8MAQ\&url=https\%3A\%2F\%2Fwww.ekon.go.id\%2Fekliping\%2Fdownload\%2F2386\%2F1876\%2Fb.1-pp-nomor-121-tahun-2015.pdf\&usg=AFQjCNEJ1yTTBsjCTm01fYhImYmrEaMEnA\&sig2=sVj4OOB2cRYZOwFROm2kog\&cad=rja}{tautan}~(akan
  jadi bahan blog berikutnya).
\end{enumerate}

\section*{Masalah Pengusahaan Sumber Daya
Air}\label{masalah-pengusahaan-sumber-daya-air}

Pengusahaan sumber daya air juga sering dihubung-hubungkan dengan
komersialisasi air. Pendapat ini tidak sepenuhnya salah. Ada banyak ahli
di dunia yang juga \textbf{kontra} dengan air kemasan (\emph{bottled
water}). \href{http://www.raulpacheco.org}{Dr. Raul Pacheco-Vega} salah
satunya, seorang peneliti
dari~~\href{http://www.cide.edu/investigador/profile.php?IdInvestigador=1266}{Public
Administration Division of the Centre for Economic Research and
Teaching, CIDE}~Mexico. Baca juga artikel dari
\href{https://legacy.wlu.ca/documents/41962/BWFD-Factsheet-social-impact.pdf}{Polaris
Institute}, simak juga video dan narasi singkat dari
\href{http://bigthink.com/videos/how-has-the-worlds-water-been-commercialized}{Maude
Barlow}.

\par\null\par\null

\section*{Beberapa bahan bacaan}\label{beberapa-bahan-bacaan}

\begin{enumerate}
\tightlist
\item
  Rahman, I.N., 2015, Implikasi hukum putusan Mahkamah Konstitusi
  tentang Pengujian Konstitusionalitas UU Sumber Daya Air, Jurnal Kajian
  Vol. 20 No. 2 Juni 2015, pp. 109 - 128,
  \href{https://www.google.com/url?sa=t\&rct=j\&q=\&esrc=s\&source=web\&cd=10\&ved=0ahUKEwjS__3qh77SAhUkTY8KHbBcAgIQFgheMAk\&url=https\%3A\%2F\%2Fjurnal.dpr.go.id\%2Findex.php\%2Fkajian\%2Farticle\%2Fview\%2F573\%2F468\&usg=AFQjCNFq0cOmkI6zfKJQj14HnyeLxVqaWw\&sig2=jjw2rQdu_vQlLMLm2auJwA\&cad=rja}{tautan}.
\item
  Mahkamah Konstitusi, Putusan Nomor 85/PUU-XI/2013, tentang Pembatalan
  UU NO 7 Tahun 2004,
  \href{http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/public/content/persidangan/putusan/Test-123_PUU-XIII_2015.pdf}{tautan}.
\item
  Dewan Sumber Daya Air Nasional, 2015, Tindak lanjut putusan MK
  terhadap UU No. 7/2004 tentang SDA,
  \href{http://dsdan.go.id/index.php/239-putusan-mahkamah-konstitusi-oleh-kementerian-pupr}{tautan}.
\item
  Pekerjaan Umum, 2015, Pembatalan UU SDA Momentum Kembalikan Hak
  Pengelolaan Air Pada
  Negara,~\href{http://pu.go.id/main/view_pdf/9991}{tautan}.
\item
  Jamil, B., 2015, Ihwal Pembatalan Undang-Undang Sumber Daya Air, Pusat
  Studi Hukum Energi dan Pertambangan,
  \href{http://pushep.or.id/view_publikasi.php?id=55\#.WLv1PrFh10c}{tautan}.~
\end{enumerate}

\par\null\par\null

\par\null

\par\null\par\null\par\null\par\null

\selectlanguage{english}
\FloatBarrier
\end{document}

